Demo di Tugu Pahlawan Surabaya
Masyarakat Surabaya pun turut menggelar demo di Tugu Pahlawan Surabaya. Demo ini dijadwalkan pada pukul 09.00-12.00 WIB.
Aksi ini menyerukan untuk mengawal putusan MK, melawan politik dinasti, dan menolak Pilkada yang penuh tipu daya.
Demo di Depan Gedung DPR RI Jakarta Pusat
Demo besar akan berlangsung di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada 22 Agustus 2024. Demo ini diinisiasi oleh berbagai kelompok, termasuk Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI), Partai Buruh, BEM Universitas Padjadjaran (UNPAD), hingga Relawan Anies.
Melalui Instagram, BEM SI menyerukan aksi dengan tajuk “Selamatkan Indonesia” di depan Gedung DPR RI. Aksi tersebut akan berlangsung mulai pukul 09.00 WIB. Hal serupa juga diumumkan oleh BEM UNPAD melalui media sosial.
Selain itu, Partai Buruh juga menggelar aksi di tempat yang sama. Mereka akan menuntut DPR RI dan KPU untuk mematuhi putusan MK Nomor 60/PUU/-XXII/2024. Relawan Anies melalui akun X @humaniesproject juga turut menggelar aksi bersama BEM SI dan Partai Buruh untuk mengawal putusan MK.
Daftar Aksi Demonstrasi 22 Agustus 2024
RUU Pilkada buatan DPR yang bertentangan dengan putusan MK telah membuat geram berbagai lapisan masyarakat. Kondisi itu memicu media sosial ramai dengan seruan aksi untuk memprotes RUU Pilkada buatan DPR.
Berikut ini beberapa demo DPR yang berlangsung hari ini, 22 Agustus 2024:
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Ribuan buruh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tumpah ruah memadati Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta, Kamis (7/11/2024).
Pengamanan juga dilakukan untuk mencegah massa buruh masuk ke dalam kawasan Gedung Mahkamah Konstitusi.
Presiden KSPI Said Iqbal, mengumumkan bahwa pada 31 Oktober 2024, Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan terkait uji materil terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Gugatan ini diajukan oleh Partai Buruh, KSPI, KSPSI AGN, KPBI, FSPMI, dan beberapa buruh outsourcing yang di-PHK.
Para buruh akan turun ke jalan secara bergelombang usai Pelantikan Presiden 2024 atau pada 24-31 Oktober 2024. Ini akan melibatkan ratusan ribu buruh, termasuk guru, di 38 provinsi dan lebih dari 350 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Ade Ary mengatakan, kepolisian juga menyiapkan rekayasa lalulintas di sekitar lokasi demo buruh. Namun, pemberlakuan bersifat situasional dengan melihat eskalasi di lapangan.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengungkapkan lebih 3.000 buruh se Jabodetabek akan melakukan aksi pada Kamis, 24 Oktober 2024 di depan istana.
Para buruh akan turun ke jalan secara bergelombang usai Pelantikan Presiden 2024 atau pada 24-31 Oktober 2024. Aksi buruh Ini akan melibatkan ratusan ribu pekerja untuk menuntut kenaikan upah minimum.
Rumah Jabatan Anggota (RJA) atau rumah dinas yang disediakan untuk anggota dewan perwakilan rakyat atau DPR kini segera berakhir.
Demo buruh yang dijadwalkan berlangsung dari 24 hingga 31 Oktober 2024 di lebih dari 300 kabupaten/kota di 38 provinsi it diperkirakan akan dikuti lebih dari 100.000 buruh.
Demo buruh akan diikuti lebih dari 100 ribu buruh dan dilakukan secara serentak atau bergelombang di 38 provinsi Indonesia dan lebih dari 300 kabupaten kota.
Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP-RTMM-SPSI) menyatakan siap turun ke jalan guna menyampaikan aksi penolakan
PT Aditec Cakrawiyasa, yang memproduksi kompor gas, regulator, dan selang (merek Quantum) dinyatakan pailit.
Brigade KSPSI merupakan sayap khusus organisasi yang dibentuk Andi Gani dan dilatih secara khusus untuk menjaga kedisiplinan organisasi.
Said Iqbal mengatakan, Partai Buruh batal mengadakan aksi demo lanjutan di Gedung DPR/MPR Senin besok. Sebab, tuntutan yang disuarakan terkait putusan MK telah dipenuhi pemerintah.
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan untuk penutupan arus lalu lintas akan bersifat situasional.
Kelompok buruh yang rencananya menggelar aksi demonstrasi kawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) kini menahan diri. Gabungan serikat buruh batal menggelar aksi demo peringatan darurat di depan Gedung DPR RI, Jakarta, hari ini, Jumat 23 Agustus 2024.
Kelompok buruh memutuskan untuk menunda lanjutan aksinya di Gedung DPR/MPR, usai DPR tidak jadi mengesahkan revisi UU Pilkada.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh akan menggelar aksi serentak di seluruh penjuru Tanah Air pada hari Selasa, 20 Agustus 2024.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh akan mengadakan aksi serempak di seluruh Indonesia pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024. Aksi akan dilakukan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dengan titik kumpul di Patung Kuda depan Indosat.
TEMPO.CO, Jakarta -- Aliansi Gerakan Rakyat Lawan Perampasan Tanah (Geram Tanah) menyatakan bakal menggelar aksi unjuk rasa pada Selasa, 24 September 2024. Aksi tersebut untuk memperingati Hari Tani Nasional (HTN) 2024 dan 64 tahun kelahiran Undang-Undang Pokok Agraria 1960. Massa yang terdiri atas 80 organisasi petani, serikat buruh, mahasiswa dan masyarakat sipil akan menggelar aksi dengan tema 'Selamatkan Konstitusi, Tegakkan Demokrasi, dan Jalankan Reforma Agraria Sejati'.
Perwakilan aliansi sekaligus Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika, mengatakan, unjuk rasa akan dilakukan selama dua hari yaitu pada 23 dan 24 September 2024 di Jakarta. Puncak aksi pada 24 September 2024 akan digelar serentak di berbagai wilayah, di antaranya, Medan, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Semarang, Makassar, Palu, Manado dan di Sikka, Nusa Tenggara Timur atau NTT. "Kami adakan serentak untuk menyuarakan dan mengingatkan pemerintah agar menjalankan agenda reforma agraria sejati," kata Dewi dalam konferensi pers di Jakarta, Ahad, 22 September 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Di Jakarta, Aliansi akan menggelar aksi peringatan selama 2 hari, yakni aksi peringatan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 23 September. Aksi ini bertujuan mengingatkan akan adanya kejahatan pemerintah yang ditengarai melakukan praktek-praktek korupsi. Aksi juga menuntut lembaga negara tersebut mengusut kasus-kasus korupsi di bidang agraria dan mafia tanah yang selama ini menjadi salah satu penyebab tingginya konflik agraria akibat penggusuran serta perampasan tanah. "Aksi ini akan diikuti oleh 1.000 massa aksi dari KPA dan Serikat Petani Pasundan (SPP)," kata Dewi.
Selanjutnya pada 24 September, aksi diselenggarakan di Kementerian Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Aksi akan diikuti oleh massa tani bersama elemen gerakan rakyat. Desakannya menyatakan bahwa selama satu dekade terakhir, pemerintah telah gagal menjalankan reforma agraria sejati.
Menurut Dewi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyesatkan Reforma Agraria (RA) menjadi sertifikasi biasa tanpa redistribusi tanah. Sertifikasi tanah atas nama Reforma Agraria merupakan bukti pemerintahan Jokowi semakin meliberalisasi pasar tanah Indonesia. Hal ini telah menempatkan kedaulatan politik agraria Indonesia di bawah telapak kaki pemodal dan tuan tanah.
Bahkan dalam temuan dan analisis KPA selama 2015 – 2023, Dewi menilai, Presiden Jokowi dan Menteri ATR/BPN hanya sanggup menertibkan tanah terlantar dan eks Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) seluas 77 ribu hektare dari 7,24 juta hektare.
Di tengah kemandegan tersebut, Presiden Jokowi bersama jajarannya justru semakin gencar mendorong agenda-agenda liberalisasi agraria dan pembangunan seperti percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN), food estate, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Bank Tanah, pengampunan bagi perusahaan-perusahaan perambah hutan, politisasi tambang untuk Ormas, dan impor pangan. "Situasi ini telah menyebabkan laju konflik agraria dan monopoli tanah selama satu dekade terakhir," kata Dewi.
Dewi pun menepis pemberitaan bahwa peringatan Hari Tani Nasional (HTN) 2024 tahun ini telah ditunggangi kepentingan politik. Menurut dia, ada pihak-pihak tertentu yang secara sengaja dan sistematis membangun opini terus-menerus bahwa HTN 2024 ini ditunggangi tanpa melakukan kroscek ke kaum tani, termasuk KPA yang setiap tahunnya menyelenggarakan aksi turun ke jalan. "Ini penghinaan secara sistematis terhadap kaum tani dan gerakan reforma agraria," kata Dewi.
Dewi menekankan bahwa isu yang beredar tidak benar. Sebab bagi kaum tani, peringatan Hari Tani Nasional 2024 yang diperingati setiap 24 September merupakan hari yang mulia dan sakral bagi perjuangan kaum tani di Indonesia.
"Ini merupakan momentum kaum tani dan gerakan reforma agraria untuk mengingatkan pemerintah tentang agenda politik bangsa yang belum kunjung dijalankan, yaitu agenda reforma agraria," kata Dewi.
Enam ribu massa aksi petani dan gabungan elemen rakyat dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, dan Bali mengklaim akan bergabung pada puncak peringatan HTN 2024 ini. Massa aksi tani terdiri dari SPP, Serikat Tani Indramayu (STI), Serikat Petani Majalengka (SPM), Pemersatu Petani Cianjur (PPC), Serikat Petani Punclut, Persatuan Petani Suryakencana Sukabumi (PPSS), Petani AMANAT Bogor, Pergerakan Petani Banten (P2B), Sekti Jember dan Serikat Petani Buleleng Bali.
Tempo sudah mencoba menghubungi Deputi II di Kantor Staf Presiden (KSP), Abetnego Tarigan, untuk dimintai tanggapan mengenai hal ini. Namun, ia belum merespons pesan Tempo hingga berita ini ditulis. Pilihan Editor:
Jakarta, CNBC Indonesia - Sejumlah aksi demo dan pameran masih akan digelar pada hari ini, Kamis (22/8/2024). Di antaranya adalah demo mahasiswa dan buruh serta pameran fashion.
Video: Pakistan Lockdown Buntut Bentrok Polisi-Pendukung Imran Khan
tirto.id - Sejumlah aksi demonstrasi digelar hari ini Kamis (22/8/2024) di berbagai kota, mulai dari Jakarta, Yogyakarta, hingga Surabaya. Aksi unjuk rasa massal ini dilakukan sebagai bentuk protes hasil rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada yang dinilai melangkahi konstitusi.
Rapat Baleg DPR RI tersebut memutuskan bahwa RUU Pilkada hanya akan mengakomodasi sebagian putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Banyak orang menilai keputusan ini sebagai upaya untuk melanggengkan dinasti politik serta mengakali PIlkada 2024.
"Karena kewenangan DPR itu membuat norma baru. Dalam setiap putusan MK itu DPR boleh membuat norma baru," ucap Wakil Ketua Baleg DPR RI, Achmad Baidowi alias Awiek, seperti dilansir Antara, Rabu (21/8/2024).
DPR kemudian akan mengesahkan RUU Pilkada dalam rapat paripurna yang digelar hari ini, Kamis (22/8/2024), jam 09.30 WIB. Awiek menerangkan bahwa agenda pengesahan RUU Pilkada telah disepakati Badan Musyawarah (Bamus) DPR.
Sebelumnya, pada Selasa (21/8/2024), MK telah memutus dua poin penting terkait UU Pilkada. Melalui putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, MK mengubah ambang batas pencalonan calon kepala dan wakil kepala daerah berdasarkan perolehan suara sah dalam pemilu pada provinsi/kabupaten/kota.
Pasal 40 UU Pilkada sekarang mengatur bahwa partai politik atau gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Provinsi dapat mendaftarkan calon gubernur dan calon wakil gubernur.
Perubahan ini dapat menjadi angin segar bagi PDIP maupun Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta. PDIP saat ini tidak memiliki rekan koalisi, tetap bisa mengusung calon untuk Pilkada.
Sementara itu, sebagian besar partai politik di parlemen saat ini tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Koalisi ini telah mengumumkan akan mengusung Ridwan Kamil dan Suswono di Pilkada DKI Jakarta 2024.
Masih dalam putusan yang sama MK juga mengubah syarat usia pencalonan kepala daerah. MK memutuskan bahwa usia calon kepala daerah dihitung dari titik sejak penetapan pasangan calon oleh KPU, bukan saat pelantikan pasangan calon terpilih.
Perubahan batasan usia dapat menutup peluang putra Presiden Jokowi sekaligus Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep untuk maju dalam Pilkada 2024.
Demo di Malioboro Yogyakarta
Masyarakat Yogyakarta juga menggelar aksi bertajuk "Jogja Memanggil" untuk memprotes putusan DPR. Aksi ini akan berlangsung di area Malioboro, mulai pukul 09.00 WIB.
Aksi demo di Yogyakarta mengundang seluruh elemen masyarakat untuk memprotes DPR dan Istana yang dinilai melakukan "pembangkangan konstitusi".
Demo di UNDIP Semarang
BEM Universitas Diponegoro (UNDIP) mengumumkan melalui Instagram @bemundip, bahwa mereka akan menggelar aksi hari ini, mulai pukul 07.00 WIB, di titik kumpul Jogging Track UNDIP.
Aksi tersebut juga dilakukan untuk memprotes pemerintahan Jokowi. Aksi ini mengusung tajuk “Peringatan Darurat Jokowi Bikin Negara Sekarat.”
Agenda dan Event Hari Ini Kamis 22 Agustus 2024:
1. Aksi Demo Depan Gedung Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)/Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Mahkamah Konstitusi
Ribuan mahasiswa dan buruh akan melakukan aksi demo di depan Gedung DPR dan MK hari ini.
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI) berencana menggelar aksi demo besar-besaran. Aksi dilakukan sebagai protes terhadap revisi Undang-Undang (UU) Pilkada yang dilakukan oleh Panitia Kerja (Panja) revisi UU Pilkada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
Partai Buruh juga akan menggelar aksi yang sama pada hari ini mulai pukul 09.00 WIB.
Titik pusat aksi akan dilakukan di Gedung DPR, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta dan Gedung MK di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
"Kamis, 22 Agustus 2024, PolMin imbau untuk mengindari arus lalu lintas di sekitar Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Mahkamah Konstitusi (MK) dikarenakan ada kegiatan masyarakat pada pukul 09.00 s/d selesai," dikutip dari akun TMC Polda Metro Jaya @tmcpoldametro.
- Rapat Paripurna Ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025
- Komisi IV Raker dengan Menteri Perhubungan
-Komisi V menggelar rapat dengan Kepala Badan Meteorologi, Kimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan BNPP/Basarnas
3. Penandatangan Kerja Sama BUMN dan BUMD pada sektor pertambangan dan pengelolaan sampah
4. Konferensi pers Traveloka Travel The World Fair 2024 di Main Atrium - Ground Floor Central Park Mall, Jakarta (17.00 WIB)
5. Asosiasi Ekosistem Mobilitas Listrik (AEML) akan menyelenggarakan AEML AEML Knowledge Exchange Forum
6. Peluncuran Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN)
7. Asia Fashion (Indonesia) Show- 2024 di JI Expo (22-24 Agustus)
8. Indonesia International Paper Chain & Clean Water Industry Expo (21-23 Agustus 2024)
9. Indonesia Industrial Machinery and Electronic Products Exhibition 2024 di JI Expo (21-23 Agustus 2024)
Pameran ini diselenggarakan oleh Kamar Dagang Tiongkok untuk Impor dan Ekspor Mesin dan Produk Elektronik .
10. The Most Professional Hardware Tool & Fastener Show in ASEN di JI Expo (21-23 Agustus 2024)
11. Fun Asia Expo 2024 di JI Expo (21-22 Agustus) Fun Asia Expo Hadir dengan menawarkan Peluang Bisnis Baru untuk Anda, Khususnya Industri Rekreasi Keluarga. Banyak hal bisa kalian explore di Fun Asia Expo 2024 karena ada lebih dari 1000 produk di pamerkan, 100 supplier berpengalaman, banyak produsen pilihan dihadirkan serta distributor terpercaya.
12. Festival Kuliner Serpong 2024 (15 Agustus -15 September)
Festival Kuliner Serpong (FKS) 2024 ini merupakan acara kuliner yang akan menghadirkan 90 macam kuliner dari Pulau Jawa, seperti Empal Gentong Bu Dharma Cirebon, Mie Koclok Mang Sam Cirebon, Sate Kelinci Karmel Lembang, dan Nasi Bebek Sinjay Madura.
Selain makanan dari Pulau Jawa, FKS juga akan menampilkan berbagai kuliner khas dari medan. FKS ini akan digelar selama satu bulan mulai dari 15 Agustus hingga 15 September 2024 di Area Parkir Timur Summarecon Mall Serpong (SMS), Tangerang, Banten.Rosseno
13. Pameran Arsip dan Mobil Kepresidenan di Mal Sarinah, Jakarta (13-22 Agustus)
Pameran yang mengusung tema "Indonesia Menjawab" ini para pengunjung akan disuguhkan arsip berupa dokumentasi foto,video, dan dokumen-dokumen lain.
14 Jakarta Orchid Extravaganza 2024" (11-26 Agustus 2024) Acara digelar di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pengunjung dapat menikmati pameran berbagai spesies anggrek dengan bentuk bunga, warna, dan aroma yang unik.
EVENT YANG AKAN DATANG
Webinar Kelas Cuan Stock Market Mastery: Cari Tahu Hubungan Makro Ekonomi dan Pasar Saham
Anda bisa mendaftar di sini Selamat Datang di Kelas Cuan (google.com)
Paparan Kinerja Semester 1 2024 BNI yang akan dilaksanakan di Ballroom BNI Mataram59, Jl. Mataram No. 59, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (17.00 WIB)
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Multi Garam Utama Tbk. FOLK
RUPS PT Dua Putra Utama Makmur Tbk. DPUM
RUPS PT Berkah Prima Perkasa Tbk BLUE
RUPS PT Era Media Sejahtera Tbk DOOH
RUPS PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk SMGA
Tanggal DPS Dividen Tunai Interim PT Prima Globalindo Logistik Tbk. PPGL
Tanggal ex Dividen Tunai Interim PT Multipolar Technology Tbk. MLPT
RUPS BPD Sumatera Utara (Bank Sumut) BSMT
© 2007 - 2024 Okezone.com,
Jakarta, CNBC Indonesia - Massa Partai Buruh dan Serikat Petani Indonesia (SPI) bakal menggelar aksi unjuk rasa besok, bertepatan dengan peringatan Hari Tani Nasional ke-64. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, aksi demo akan digelar mulai pukul 09.000 WIB, besok Selasa (24//9/2024).
Aksi demo itu akan dilakukan di depan Istana Negara, Jakarta mulai pukul 09.00 WIB, kemudian massa akan bergerak ke kawasan DPR RI pada pukul 12.00 WIB. Massa dijadwalkan berkumpul di IRTI-Patung Kuda Indosat.
Dalam keterangan tertulisnya, Said Iqbal mengatakan, dalam aksi peringatan Hari Tani Nasional kali ini, Partai Buruh dan Serikat Petani Indonesia menyatakan sikap terkait Reforma Agraria. Disebutkan, Reforma Agraria justru memperlebar ketimpangan agraria.
Sementara itu, Ketua Umum SPI Henry Saragih menyatakan, UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA 1960) tidak dijadikan sebagai rujukan dari kebijakan dan pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia.
"Demikian juga UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Sebaliknya, pemerintah mengeluarkan UU yang bertentangan melalui UU Cipta kerja (Omnibus Law) yang isinya bukan saja semakin mengeksploitasi pekerja tapi juga petani, dan rakyat," kata Henry, dikutip dari keterangan tertulis yang sama.
"Reforma agraria satu dekade ini justru diarahkan hanya melegalisasi penguasaan kepemilikan tanah yang sudah timpang melalui proyek sertifikasi tanah, dan menjadi jalan korporasi-korporasi besar menguasai tanah dengan atas nama proyek strategis nasional (PSN). Serta atas nama perubahan iklim, jutaan hektare (ha) tanah rakyat dijadikan hutan konservasi dan restorasi sebagai komoditas perdagangan karbon," tukasnya.
Menurutnya, konflik agraria semakin meningkat karena perampasan tanah rakyat semakin meluas,. Dan konflik agraria yang sudah ada selama ini tidak ada penyelesaian yang luas dan komprehensif.
Dia mengutip data Kemenko Perekonomian dan Kantor Staf Presiden (KSP) yang mencatat, ada 1.385 kasus pengaduan masyarakat terkait konflik agraria selama 7 tahun terakhir (2016-2023).
"Dari angka tersebut, 70 lokasi telah ditetapkan sebagai Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). Sampai dengan Februari 2024, capaian redistribusi tanah dan penyelesaian konflik pada LPRA baru sebanyak 24 LPRA (14.968 bidang/5.133 Ha untuk 11.017 KK). Jadi masih ada 46 LPRA yang belum selesai dan 1.361 lokasi aduan konflik agraria yang mangkrak," sebutnya.
Jumlah petani gurem dan rakyat yang tak bertanah semakin meningkat selama 10 tahun terakhir ini.
"Petani gurem dengan kepemilikan tanah kurang dari 0,5 hektare mengalami lonjakan dalam satu dekade terakhir, dari 14,24 juta pada tahun 2013 menjadi 16,89 juta rumah tangga pada tahun 2023," papar Henry.
Sekretaris Jenderal Partai Buruh Ferri Nuzarli menambahkan, Reforma Agraria harus diarahkan pada upaya merombak pada struktur penguasaan agraria yang timpang.
"Pemerintah harus memastikan land reform yakni membagikan tanah untuk rakyat yang tak bertanah, petani gurem untuk usaha-usaha pertanian, pembudidaya dan petambak perikanan untuk kedaulatan pangan, maupun untuk perumahan dan pemukiman serta fasilitas sosial bagi rakyat," ujar Ferri.
"Pemerintah harus menghentikan segala bentuk kriminalisasi dan diskriminasi terhadap petani. Ia menyatakan bahwa pemerintah harus melindungi hak asasi petani baik itu berdasarkan UU Perlindungan Petani No 19 tahun 2013 dan berdasarkan Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Petani dan orang-orang yang bekerja di pedesaan (United Nations Declaration on the Rights of Peasant and Other People Working in Rural Areas)," tegasnya.
Sementara itu, Said Iqbal mengatakan, pihaknya juga menyerukan agar pemerintah segera mencabut UU Cipta Kerja yang melanggar konstitusi dan hanya memperburuk ketimpangan agraria.
"UU ini tidak hanya merugikan buruh, tetapi juga petani dan seluruh rakyat kecil. Selain itu, kami juga meminta pemerintah menghentikan segala bentuk kriminalisasi dan diskriminasi terhadap petani yang berjuang untuk hak-hak mereka," cetusnya.
"Petani adalah penjaga pangan bangsa ini, dan mereka harus dilindungi, bukan dikriminalisasi. Kami akan terus berjuang agar Reforma Agraria sejati terwujud demi kedaulatan pangan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkas Said Iqbal.
Foto: Dok. Serikat Petani Indonesia
Jumpa pers Serikat Petani Indonesia dan Partai Buruh soal rencana aksi demo Peringatan hari Tani Nasional 2024, Dok. Serikat Petani Indonesia
Saksikan video di bawah ini:
Demo di Gedung DPRD Bandung
Aksi Kamisan Bandung juga mengumumkan aksi demo bertajuk “Peringatan Darurat: Rakyat Gugat Negara”.
Demo ini akan digelar di Gedung DPRD Jawa Barat (Jabar), pada pukul 10.00 WIB. Titik kumpul aksi ini di Tugu Toba Universitas Islam Bandung (UNSIBA).
tirto.id - Aktual dan Tren
Kontributor: Umi ZuhriyahPenulis: Umi ZuhriyahEditor: Yonada Nancy & Dipna Videlia Putsanra
